Edih Kusnadi Mengaku Disiksa Penyidik Narkoba Polda Metro

Jurnas.com | TERPIDANA perkara narkoba, Edih Kusnadi (32), mengaku dianiaya penyidik Polda Metro Jaya. Melalui adiknya, Suheri, Endih melaporkan penganiayaan itu ke Propam Polda Metro Jaya.

Suheri mengaku, kakaknya menderita patah tulang. “Dia juga disetrum,” kata Suheri kepada wartawan, Senin (27/2) di Jakarta. Ia membawa bukti foto rontgen patah tulang, foto bekas luka pukulan, serta foto bekas luka setruman yang dikeluarkan dokter kepolisian.

Suheri juga menunjukan bukti surat pengantar orang sakit atas nama Edih Kusnadi, 27 Mei 2011 yang dikeluarkan Poliklinik Polda Metro Jaya bernomor Bidokkes/187/V/2011 dan secarik surat resep dokter.

Katanya, dari 18 penyidik yang memeriksa Endih, tiga yang menganiaya. Pelaku berinisial, AKP AT, AKP AJ, dan YJ. Sebelum melapor ke Bidang Propam, kepada wartawan, Suheri menceritakan kronologisnya, serta memperlihatkan bukti-bukti penganiayaan yang akan diajukan ke petugas Bidang Propam.

Hanya saja, Suheri merasa diping-pong. Setelah melapor kepada petugas Bidang Propam Polda Metro Jaya, justru menyuruh Suheri melapor ke Divisi Propam Mabes Polri. “Kami ikut perintah Mabes Polri Pak, karena kasus ini sudah lama,” ujar Suheri menirukan ucapan petugas Bidang Propam Polda Metro Jaya. Suheri juga diminta surat kuasa dari terdakwa.

Endih, kini sudah divonis 10 tahun penjara dan mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Penganiayaan bermula dari penangkapan dua perantara narkotika, Iswandi Chandra alias Kiting dan Kurniawan alias Buluk, 13 Mei 2011 silam di kawasan Jakarta Timur.

Polisi menyita barang bukti narkoba jenis sabu dari mereka seberat 54 gram. Kepada polisi, mereka mengaku sabu itu milik Riki yang akan diserahkan kepada Edih, selaku pemesan. Edih hanya mengenal Iswandi, tidak mengenal Buluk.

Keesokannya, polisi menangkap Endih, di kawasan Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat. Kata Suheri, Endih dituduh polisi sebagai bandar narkoba.

“Polisi tidak menemukan barang bukti waktu kakak saya ditangkap. Kakak saya terbukti positif urine, setelah petugas memberi makan dan minum kopi kepada kakak saya. Diduga kopi itu sebelumnya diberikan zat mentapetamine, sehingga kakak saya positif,” ujarnya.

Selama pemeriksaan itulah, Endih mengaku menerima penganiayaan. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Rikwanto memersilakan Endih melapor. “Meski sudah jadi terdakwa dan ditahan, tapi ini dua kasus berbeda,” ujar Rikwanto.

Metro

Siksa Tersangka, Penyidik Polda Dilaporkan

Tiga penyidik diduga memukul, bahkan menyetrum saat memeriksa tersangka.

Senin, 27 Februari 2012, 20:18 WIB

Polda Metro Jaya  

VIVAnews - Tiga orang oknum penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dilaporkan ke Bidang Profesi dan Pengaman Internal Polda Metro Jaya oleh Suheri, adik kandung tersangka kasus narkoba, Edih Kusnadi (32). Mereka menyiksa tersangka saat melakukan pemeriksaan.

Peristiwa tersebut bermula saat Edih ditangkap oleh aparat Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya pada 14 Mei 2011 lalu. Edih diduga sebagai pengedar narkoba, tetapi saat ditangkap, polisi tidak menemukan barang bukti.

Saat dimintai keterangan, dan merasa tidak bersalah, Edih bersikukuh untuk mempertahankan jawabannya. Tetapi dia malah dipukul oleh penyidik bahkan disetrum.

Menurut Suheri, akibat dari penyiksaan yang dilakukan oknum penyidik itu, kakaknya yang sudah divonis 10 tahun penjara dan kini mendekam di Lapas Cipinang, menderita patah tulang di bagian tangan, setelah disiksa penyidik yang menangkap dan memprosesnya. "Kakak saya juga disetrum waktu itu,"kata Suheri kepada wartawan, Senin 27 Februari 2012.

Suheri mengungkapkan penganiayaan yang dilakukan penyidik narkoba kepada kakaknya itu bermula dari penangkapan dua perantara, Iswandi Chandra alias Kiting dan Kurniawan alias Buluk pada 13 Mei 2011 silam di kawasan Jakarta Timur. Edih, kakak pelapor, kata Suheri, hanya mengenal Iswandi, sedangkan yang satunya lagi dia tidak mengenalnya.

Polisi waktu itu menyita barang bukti narkoba jenis shabu dari mereka seberat 54 gram. Kepada polisi, mereka mengaku shabu itu milik Riki yang akan dia serahkan kepada terdakwa Edih Kusnadih, selaku pemesan. "Katanya dari 54 gram itu, 24 gramnya pesanan kakak saya. Ini semua rekayasa," kata Suheri.

Keesokannya, tanggal 14 Mei 2011,  petugas melalui penyamaran di kawasan Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat lalu menangkap kakak pelapor. Kata Suheri, kakaknya itu dituduh polisi sebagai bandar narkoba.

"Padahal polisi tidak menemukan barang bukti waktu kakak saya ditangkap. Kakak saya terbukti positif urine, setelah petugas memberi makan dan minum kopi kepada kakak saya. Diduga kopi itu sebelumnya  diberikan zat methapetamine, sehigga kakak saya positif," ujarnya.

Kendati tidak memiliki barang bukti, Edih tetap dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangannya. Di sinilah Edih mendapat perlakuan tidak manusiawi oleh para penyidik. Edih diduga dianiaya hingga patah tangannya dan disetrum dipaksa mengaku jika barang tersebut memang benar pesanannya.

Keberatan kakaknya diperlakukan tidak manusiawi, Suheri didampingi kedua orangtuanya mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan penyidik tersebut. Ada 18 penyidik yang memeriksa Edih  waktu itu. Tapi hanya 3 penyidik yang diduga melakukan menganiaya kepada Edih Tiga dari 18 penyidik yang dilaporkan  itu berinisial, AKP AT, AKP AJ, Dan YJ.

Bukti-bukti yang dibawanya untuk laporan ke Propam yakni berupa foto hasil rontgen patah tulang, foto bekas luka pukulan, serta foto bekas luka setrum yang dikeluarkan Poliklinik Polda Metro Jaya.

Selain itu, dia juga menunjukan bukti surat pengantar orang sakit atas nama Edih Kusnadi tertanggal 27 Mei 2011 yang dikeluarkan Poliklinik Polda Metro Jaya bernomor Bidokkes/187/V/2011 dan secarik surat resep dokter. "Setelah melapor ke Propam Polda, saya disuruh lapor ke Mabes Polri, " katanya.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto mengatakan siapapun bisa melaporkan kasus penganiayaan yang diduga dilakukan oleh anggota. Nanti Bidang Propam Polda Metro yang akan memeriksanya. "Ya silahkan saja melapor. Meski sudah jadi terdakwa dan ditahan, tapi ini kan dua kasus yang berbeda," ujar Rikwanto. (adi)

Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP )

Untuk Pemprov. Jabar

 Pemerintah Provinsi Jawa Barat akhirnya mendapatkan Penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2011. Penyampaian WTP oleh BPK RI disampaikan dalam acara Sidang Paripurna DPRD Prov. Jabar, pada, Senin (28/5) bertempat  Ruang Sidang.
Atas pemberian penilaian WTP tersebut, Gubernur jabar Ahmad Heryawan menyatakan rasa syukur kepada Allah Swt, karena ini  merupakan pertama kali dalam sejarah diberikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Semoga ini menjadi pertanda bahwa pembangunan di Jawa Barat akan lebih baik lagi dan untuk LKPD Tahun 2012 mudah-mudahan mendapat penilaian yang sama, dengan catatan seluruh unsur yang terkait untuk bekerja lebih fokus dan lebih meningkatkan kinerjanya.
Walaupun diberi nilai WTP, namun masih ada sejumlah catatan yang harus segera diselesaikan, diantaranya tentang aset Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur, padahal itu aset milik Pemprov. Jabar. Atas catatan tersebut, Gubernur berjanji akan menyelesaikan secepatnya sesuai dengan ketetapan BPK RI, yaitu selama-lamanya 60 hari.
Wajar Tanpa Pengecualian adalahopini tertinggi yang dikeluarkan BPK kepada departemen, pemerintah provinsi, daerah, lembaga negara  berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004. Opini WTP diberikan bagi mereka yang berhasil menyajikan secara wajar semua hal yang material, posisi keuangan (neraca), Laporan Realisasi Anggaran (LRA)  sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Selain itu, inputnya, proses dan outputnya secara jelas disajikan sehingga tidak menimbulkan keraguan dan beberapa penafsiran. Dikatakan “wajar”, juga berarti, bahwa setiap laporan keuangan bebas dari keraguan dan ketidakjujuran serta lengkap informasinya.
Kendati Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mendapatkan Penilaian  WTP, namun kedepan kinerja bidang pemerintahan dan administrasi harus ekstra ketat. Ini berarti perlu upaya keras aparat pengawasan dalam membina setiap OPD. Aparat pengawasan bisa berarti lembaga inspektorat, maupun unsur atasan atau pimpinan OPD dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan anggaran. Secara spesial perlu dibina dan adanya pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan atau lelang barang dan jasa. Jangan sampai ada penyimpangan baik itu bersifat administratif maupun ketimpangan harga. Keseuaian harga dengan output sebagaimana ditetapkan dalam SPK harus benar-benar terjadi. Jangan sampai muncul lain harga lain barang atau hasil jasa. Kewajaran itu harus ditempuh dari inputnya, artinya segala pengeluaran anggaran dan pengadministrasiannya sesuai aturan yang berlaku. Program-program yang sasat ini telah dan sedang dikembangkan seperti, System Pengelolaan Barang berbasis Web atau dikenal dengan nama ATI Sisbada harus terus disempurnakan. Kemudian, system informasi pelaporan keuangan daerah (SIPKD) sudah berjalan dengan baik, juga perlu disempurnakan terus. System Informasi RKPD Online yang digagas Bappeda Prov. Jabar harus terus disempurnakan dan disosialisasikan sehingga seluruh OPD dan Kab/Ko bisa melaksanakannya dengan baik. Dibidang kepegawaian, muncul Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) dan System Absensi Online. Kedua system ini masih harus ditingkatkan dan disempurnakan lagi, karena masih didapat beberapa fitur yang masih error, selain belum terbiasanya digunakan oleh pegawai. Juga telah dilaksanakan sistem informasi e-office atau perkantoran maya yang walaupun tidak konsistenm digunakan tapi sudah diperkenalkan kepada pegawai Pemprov. Jabar. Yang paling stabil adalah Penyelenggaraan Lelang Secara Elektronik (LPSE) yang telah dikenal luas dan mendapat penilaian terbaik tingkat nasional. Semua sisyem informasi berbasis web yang diterapkan Pemprov. Jabar itu menjadi sebuah upaya untuk meningkatkan kinerja Pemerintah. Namun demikian, dalam pelaksanaannya harus dijalankan secara ajeg dan sosialisasi yang tiada henti sampai pada kondisi dimana seluruh aparatur Pemerintah “terbiasa”  dan menjadi budaya kerjanya.
Selamat kepada semua jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas keberhasilan mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kedepan, Pemprov. Jabar harus bisa mengajak Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat untuk mendapat penilaian yang sama.

BPK Berikan Opini WDP dalam LHP Keuangan KBB

Miliki Nilai Strategis

Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendapatkan opini penilaian wajar dengan pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2011. Penilaian tersebut secara langsung membuktikan adanya peningkatan kinerja jika dibandingkan dengan laporan tahun-tahun sebelumnya.

Kendati demikian, beberapa catatan terutama yang menyangkut belum tuntasnya pelimpahan aset dari kabupaten induk (Kab. Bandung) ke KBB serta administrasi yang berhubungan dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), menjadi penekanan yang harus diselesaikan dan ditingkatkan dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut.

Menurut Abu, sehubungan dengan adanya hasil yang secara langsung memiliki nilai stategis bagi peningkatan kinerja tersebut, KBB telah menorehkan sejarah sebagai pemerintahan otonomi baru yang memiliki opini WDP. "Hasil ini merupakan pembuktian, terlebih kita mencanangkan bahwa tahun 2012 ini merupakan tahun berprestasi. Kita akan berupaya untuk lebih meningkatkan hasil yang telah dicapai. "Bila melihat rapor keuangan dengan adanya penilaian WDP dari BPK, saya bersyukur karena hal itu menandakan adanya perubahan yang lebih baik dari kronologis LHP tahun sebelumnya. Ini membuktikan kesungguhan kerja, baik eksekutif maupun legislatif dalam memperbaiki kinerja," terang Bupati Bandung Barat, H. Abubakar selepas menghadiri LHP di Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Jabar, Jln. Moch. Toha, Kota Bandung, Selasa (12/6).

Dalam tiga tahun berturut-turut, tambahnya, KBB mendapat opini disclaimer. Sehingga dalam menghadapi kenyataan tersebut, bupati menggarisbawahi harus adanya pembenahan sistem pengelolaan keuangan daerah untuk mendorong meningkatnya penilaian BPK. Bahkan, upaya tersebut dapat dikatakan harga mati dalam upaya peningkatan sistem manajemen pemerintah daerah. Di tengah meningkatnya LHP KBB dari disclaimer menjadi WDP, ada catatan penting mengenai belum terselesaikannya pelimpahan aset dari kabupaten induk ke KBB. Masalah ini menjadi temuan BPK dari setiap melakukan pemeriksaan pemerintah daerah induk dan pemekaran.

"Memang, belum tuntasnya pelimpahan aset ini menjadi persoalan dalam laporan keuangan. Kita akan upayakan pelimpahan aset ini segera selesai. Sekarang sedang dalam proses penyempurnaan dokumen di induk, berdasarkan SK Bupati Bandung No. 030/Kep. 229-Aset/2010 tentang Penghapusan Barang Milik Kab. Bandung yang diserahkan dari Pemkab Bandung kepada KBB, pada 2010 diketahui aset yang dilimpahkan dari Kab. Bandung ke KBB tercatat sebesar Rp 732 miliar. "Dari BAP penyerahan aset tersebut kita melakukan verifikasi dan validasi, dan ternyata aset yang dilimpahkan ke KBB tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai yang tercatat. Selain itu, juga ada beberapa aset yang tidak dimasukkan ke dalam penyerahan. Bahkan ada juga aset yang tidak masuk dalam catatan, sehingga dilakukan penyempurnaan, BPKP telah melakukan pendampingian kepada Bagian Aset KBB dalam melakukan kompilasi data aset sebagai penjajakan atas adanya ketidaksesuaian dalam pelimpahan data aset tersebut. Sehubungan dengan proses tersebut, diharapkan pada tahun ini pelimpahan aset sudah tuntas dan tidak lagi menjadi persoalan dalam laporan keuangan pemerintah daerah ke depan," kata Sekda KBB, Maman S. Sunjaya. ****

Saat peringati Harkitnas, Bupati KBB geram oleh tingkah PNS

Bupati KBB H.Abubakar didampingi Wakil Bupati KBB H.Ernawan Natasyaputra dan Kadiskdikpora hj. Agustin Piryanti berdialog langsung dengan para siswa yang mendapatkan penghargaan pada upacara Harkitna. ( Kiri ) H.Abubakar setelah upacara melakukan pres conpres dan menyesalkan tindakan PNS tersebut dan dia meminta kepada para Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) untuk menegluarkan teguran keras pada mereka.

Batujajar. KBB, SPJB,-  Upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) di SMAN 1 Batujajar Kabupaten Bandung Barat dicederai oleh tingkah ketidakdisiplinan PNS. H.Abubakar, menegur pegawai negeri sipil (PNS) saat upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) tahun 2012, Senin (21/5) di lapang SMAN I Batujajar. Pasalnya, sebagian PNS membubarkan diri disaat upacara Harkitnas tersebut masih berlangsung.“Stop dulu, jangan dulu bubar karena upacara belum selesai,” kata Bupati Abubakar, seraya menunjukan tangan ke arah para PNS barisan belakang yang hendak membubarkan diri.

Mendapat teguran bupati, sontak para PNS tersebut menghentikan langkahnya dan kembali ke barisan upacara. Sementara Satuan Polisi Pamong Pradja (Satpol PP) mengejar PNS yang kadung menjauh dari lapangan tersebut. Upacara Harkitnas di KBB kali ini dilaksanakan di halaman SMAN I Batujajar diikuti seluruh PNS KBB, para anggota dewan KBB, siswa perwakilan beberapa sekolah serta undangan lainnya.Usai upacara tersebut, bupati mengatakan tindakan membubarkan diri dalam upacara tersebut merupakan tindakan indisipliner. Padahal kata bupati, PNS seharusnya mentaati disiplin PNS sesuai aturan dan sumpah jabatan yang pernah diikrarkannya dulu. Selain itu, mereka juga seharusnya menghargai PNS lainnya yang tetap disiplin dan serius mengikuti jalannya upacara. Bupati menyesalkan tindakan PNS tersebut dan dia meminta kepada para Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) untuk menegluarkan teguran keras pada mereka. Karena itu, dia meminta hal seperti ini tidak akan terulang kembali. “Saya tadi sempat mengeluarkan teguran keras kepada para PNS. Namun sesudah acara berakhir saya pun meminta maaf dan bersalam-salaman dengan para peserta upacara,” ujarnya.

Pasalnya, PNS dari Pemkab Bandung Barat itu telah membubarkan diri disaat upacara sedang berlangsung. Sontak saja, kejadian tersebut membuat geram Bupati Abubakar.

Tak rela melihat anak buahnya menyepelekan peristiwa bersejarah, Abubakar meminta seluruh PNS yang hendak membubarkan diri tersebut untuk kembali ke barisannya semula.

“Tolong, jangan dulu bubar karena upacara belum selesai. Itu PNS yang di barisan belakang, mau kemana? Upacara belum selesai,” kata Abubakar dengan nada tinggi seraya menunjukan tangan ke arah para PNS barisan belakang yang hendak membubarkan diri, hari ini.

Mendengar ucapan tersebut, para PNS tersebut menghentikan langkahnya dan kembali ke barisan upacara.Ditemui wartawan usai upacara Abubakar mengatakan sikap membubarkan diri PNS sebelum upacara selesai merupakan tindakan pelanggaran. Seharusnya PNS mentaati disiplin PNS sesuai aturan dan sumpah jabatan yang pernah diikrarkannya dulu.

“Oleh karenanya, saya meminta kepada pimpinan SKPD untuk mengeluarkan teguran keras para bawahannya yang tidak disiplin,” pungkasnya. ( LINA )

KPU Kota Cimahi Akan Lakukan Verifikasi

CIMAHI,(PRLM).- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi akan melakukan verifikasi faktual terhadap H. Ahmad Ramli dan Jumadi (Arjuna) calon Wali Kota dan wakil Wali Kota Cimahi, antara 2-10 Juni mendatang.

Ikin Sodikin Ketua KPU Kota Cimahi menuturkan dari rentan waktu yang diberikan penyelenggara Pemilukada, pasangan calon perseorangan itu bisa memilih tanggal yang disodorkan pihak penyelenggara. “Termasuk juga lokasi berkumpulnya masa, yang merupakan tanggung jawab bakal calon beserta tim suksesnya,” kata Ikin saat dihubungi “PRLM”, Sabtu (2/6) di Cimahi.

Ikin menambahkan mobilisasi masa yang dilakukan oleh pasangan calon perseorangan tidak perlu dalam satu lokasi. Beberapa lokasi harus di pilih oleh pasangan persorangan ketika mereka mengumpulkan masa. “Sepanjang tempat tersebut dibenarkan seusuai dengan peraturan, kami mempersilahkan “Tim Arjuna” untuk mengumpulkan pendukungnya,” kata Ikin.

Dia juga membantah bila pengumpulan massa tersebut bagian dari kampanye “Pasangan Arjuna”. Pihak KPU Kota Cimahi berpedoman kepada pengertian verifikasi faktual dengan mengumpulkan 22.846 pendukungm sehingga dalam kondisi demikian pasangan perseorangan harus bisa menunjukan bukti dukungan masa.

Sementara itu Ahmad Ramli yang merupakan satu-satunya bakal calon wali kota dari jalur independen tidak keberatan dengan keputusan KPU Kota Cimahi. Menurut Ramli “Tim Arjuna akan mengumpulkan massa di lima lokasi.

“Semuanya akan di verifikasi di rumah-rumah milik tim sukses, termasuk rumah pribadi saya,” tutur Ramli. “Tim Arjuna” juga telah mengirimkan surat ke sejumlah pendukung untuk hadir dalam verifikasi faktual. Ramli tidak mempersoalkan bila pada saat pelaksanaanya para pedukung “Pasangan Arjuna” banyak yang tidak hadir. “Semua saya serahkan kepada Allah, apapun yang terjadi saya tetap ikhlas, tidak ada beban,” tuturnya. (CA-10/A-107)***

Sumber http://www.pikiran-rakyat.com/node/190926

Bandung Aman, Tanya Humas Polda Jabar

Ist

Ilustrasi: Jalan tol.

BANDUNG, KOMPAS.com - Keamanan dan ketertiban di Bandung dipastikan kondusif. Tidak akan ada penyisiran terhadap kendaaraan berplat Jakarta atau B.
Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Martinus Sitompul, Sabtu (2/6/2012) pagi menyatakan,  "Tidak benar ada atau akan ada sweeping," katanya.
Ia mengatakan itu menjawab kebenaran berita yang beredar lewat blackbarry messenger dan pesan singkat telepon seluler. Isi berita berantai itu anatara lain menginformasikan untuk tidak datang ke Bandung pada Sabtu ini karena akan ada sweeping kendaraan berplat B oleh penggemar sepak bola di kawasan Stadion Siliwangi.
"Berita itu sama sekali tidak benar. Bandung kondusif. Jika ingin tahu kondisi kantibmas Bandung, silakan dikonfirmasi pada kepolisian setempat. Atau, untuk mudahnya, silakan telepon saya di nomor 8126053927," tegas Martinus Sitompul.
"Jawa Barat dan Bandung khususnya, berjalan normal sebagaimana biasanya," tambah dia.

Besok, Gerhana "Supermoon" Akan Terjadi

Detlev van RavenswaayIlustrasi Gerhana Bulan Sebagian

TERKAIT:

• Hubungan Gerhana Matahari dan Supermoon
• "Kelinci" di Permukaan Supermoon
• Dua Planet Menemani Supermoon
• Supermoon Tampak Jelas di Planetarium

JAKARTA, KOMPAS.com - Gerhana Bulan Sebagian (GBS) yang istimewa akan terjadi pada Senin (4/6/2012) esok. Warga Indonesia bisa menyaksikannya, meski beberapa wilayah takkan bisa melihat seluruh proses gerhana.

Gerhana Bulan terjadi saat Bulan Purnama. Matahari, Bumi dan Bulan berada pada posisi segaris. GBS esok istimewa sebab terjadi saat Bulan berada pada jarak yang relatif dekat dari Bumi.

Bulan akan mencapai jarak terdekat dengan Bumi sehari sebelum Purnama, pada 358,482 kilometer dari Bumi. Saat gerhana terjadi Senin, jarak Bulan hanya 0,26 persen lebih jauh dari perigee. Jadi, masih tergolong dekat.

"Bulan Purnama akan tampak 5 persen lebih besar dari biasanya, hanya akan tampak sedikit lebih besar," kata Mark Hammergren, astronom di Planetarium Adler, Chicago, seperti dikutip National Geographic, Jumat (1/6/2012).

Titik terdekat Bulan dengan Bumi pada tahun 2012 telah terjadi pada tanggal 6 Mei 2012 lalu. Bulan saat itu tampak 16 persen lebih besar dan 30 persen lebih terang, dikenal dengan istilah Supermoon.

Purnama yang disertai dengan gerhana pada Senin esok bisa dikatakan "Supermoon" pada bulan Juni. Maka, gerhana bulan sebagian yang terjadi bisa juga disebut Gerhana "Supermoon". Fenomena ini langka.

"Jika Anda membatasi perigee hanya sampai satu hari dari perigee yang sebenarnya, maka gerhana macam ini hanya akan terjadi setiap 10-12 tahun sekali," jelas Hammergren.

Diberitakan Langitselatan, Kamis (31/5/2012), GBS besok akan berlangsung selama 4 jam 30 menit. Puncak gerhana akan terjadi pada pukul 18.03 WIB. Di Indonesia, wilayah Indonesia Timur menjadi lokasi pengamatan terbaik sebab bisa menyaksikan proses gerhana lebih lama.

Saat GBS nanti, sepertiga permukaan Bulan yang tampak dari Bumi akan tertutupi oleh bayangan umbra Bumi. Wilayah ini akan tampak lebih redup dan berwarna kemerahan.

Bayangan Bumi pada saat GBS akan tampak berbentuk lingkaran. Dahulu, hal ini digunakan sebagai bukti bahwa Bumi berbentuk bulat, bukan datar. Jika Bumi datar, maka bayangan Bumi akan tampak sebagai garis.

Untuk mengamati, salah satu syaratnya adalah tak adanya mendung yang menghalangi Bulan. Mengamati di observatorium atau planetarium terdekat maupun dengan teleskop adalah pilihan terbaik.